DAFTAR PRODUK HUKUM

NoJenisNomorTanggal TerbitTentangStatus DetailAbstrakDownload
141INSTRUKSI BUPATI180/4530 November 2021PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019
Dicabut dengan INSTRUKSI BUPATI 180/47
BerlakuLihat DetailLihat AbstrakINSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
142INSTRUKSI BUPATI180/1816 Juni 2021PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 BerlakuLihat DetailLihat AbstrakINSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
143INSTRUKSI BUPATI180/4822 Desember 2021PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022 BerlakuLihat DetailLihat AbstrakINSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
144INSTRUKSI BUPATI180/1404 Mei 2021PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 BerlakuLihat DetailLihat AbstrakINSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR 180/14 TAHUN 2021
145INSTRUKSI BUPATI412.27/3225 Agustus 2021PEDOMAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DAN PENGAMANAN ASET DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN BerlakuLihat DetailLihat AbstrakINSTRUKSI BUPATI NO 412.27/32 TH 2021
146INSTRUKSI BUPATI503/1023 Maret 2021PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BerlakuLihat DetailLihat AbstrakINSTRUKSI BUPATI
147INSTRUKSI BUPATI800/2910 Agustus 2021PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA ELEKTRONIK MELALUI MYSAPK TAHUN 2021 BerlakuLihat DetailLihat AbstrakINSTRUKSI BUPATI NO 800/29 TH 2021
148INSTRUKSI BUPATI900/4601 Desember 2021PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 BerlakuLihat DetailLihat AbstrakINSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
149SK060/98731 Desember 2021SUBKOORDINATOR PADA PERANGKAT DAERAH BerlakuLihat DetailLihat AbstrakKEPUTUSAN BUPATI