Tentang Kami

Bagian HukumTUGAS POKOK DAN FUNGSIKepala Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan hukum dan hak azasi manusia.Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut  :

  1. Merumuskan program kegiatan Bagian Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang hukum yang meliputi penyusunan peraturan perundang­-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan hukum dan hak azasi manusia;
  6. Menyiapkan rancangan peraturan daerah;
  7. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
  8. Menyiapkan bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  9. Melaksanakan publikasi dan dokumentasi hukum;
  10. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan represif produk hukum desa;
  11. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi hak azasi manusia;
  12. Membina pelaksanaan kegiatan operasional di bidang peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan hukum dan hak azasi manusia;
  13. Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan hukum dan hak azasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  14. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional di bidang peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum serta pelayanan hukum dan hak azasi manusia agar sesuai dengan rencana program;
  15. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
  16. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.